Follow Kami di Google News Gan!!!
Kabupaten Termuda di Indonesia
Jika dilihat dari proses terbentuknya, usia Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih tergolong belia dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya pada tahun 2002 daerah ini pemekaran dari Kabupaten Paser. Memiliki 4 kecamatan yaitu Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku dan terdiri dari 30 desa dan 24 kelurahan Masyarakat PPU sudah sepatutnya bersyukur karena daerahnya bisa dikatakan masuk kategori kabupaten kaya di Indonesia. Berbagai sumber alam baik yang terhampar diatas maupun yang tersimpan di perut bumi bisa ditemukan disini. sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Kekayaan alam tersebut menjadi modal bagi Kabupaten PPU untuk bangkit memperbaiki perekonomian daerahnya.
Pasalnya, tanpa kepala daerah yang cakap, inovatif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya kekayaan alam tersebut tidak mungkin bisa diolah secara maksimal. Peran ini bisa dijalankan dengan baik oleh H. Yusran Aspar yang menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara saat ini. Tanpa orang berpengalaman seperti sosok Yusran, bisa saja Tanah Benua Taka kini tidak seperti sekarang. Sebelum didapuk sebagai orang nomor satu di Kabupaten PPU, Yusran mendapat tugas sebagai Pejabat Bupate PPU pada tahun 2002.
Hanya dalam waktu setahun lebih sebulan, ia mampu menjadikan PPU sebagai kabupaten definitif. Bahkan dari catatan yang ada, ini merupakan proses tercepat dalam pembentukan kabupaten baru di Kalimantan Timur. Setahun kemudian Yusran terpilih sebagai bupati pertama untuk periode 2003- 2008. Yusran sadar ia harus memulainya dari nol. Tidak ada pembangunan sama sekali sebelumnya. Perlahan, masyarakat bisa melihat perubahan wajah Kabupaten PPU yang berangkat dengan segala keterbatasannya kini memiliki berbagai fasilitas didaerahny a . Diantarany a kompleks perkantoran sebagai pusat pelayanan pemerintahan yang representatif dalam satu kawasan yang tertata rapi. “Jika perencanaan pembangunan fasilitas gedung perkantoran kita tidak tepat, bisa saja kondisinya tidak seperti saat ini.
Bisa jadi kantor bupati berada di wilayah Silkar, kantor DPRD PPU diwilayah Penajam dan sebagainya. Jika itu terjadi, tentu kini akan menyulitkan masyarakat dalam suatu urusan dan menyulitkan kita semua tentunya. Atau mungkin kantor bupati menggunakan atap sirap, itu dapat saja dilakukan dengan alasan ciri khas daerah,” ujar Yusran dalam satu kesempatan. Berkat gagasan dan perencanaan yang matang dalam membuat masterplan, kini kompleks perkantoran telah tertata rapi dengan sentuhan nuansa modern yang tidak akan tertinggal kemajuan jaman. Tak hanya itu, lokasi perkantoran terpadu tersebut juga berada dalam satu komplek yang strategis sehingga menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin mudah dan terjangkau.