Macam-macam Penggolongan Hukum yang Perlu Diketahui

Penggolongan hukum menurut sumbernya merupakan salah satu cara untuk mengelompokkan hukum berdasarkan asal-usul atau sumber berlakunya. Terdapat beberapa jenis penggolongan hukum menurut sumbernya, antara lain:

a. Undang-undang (UU): Merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif, seperti DPR dan DPD, dan disahkan oleh presiden.

b. Peraturan Pemerintah (PP): Merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk melaksanakan undang-undang.

c. Peraturan Presiden (Perpres): Merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh presiden untuk mengatur hal-hal tertentu yang bersifat strategis.

d. Keputusan Menteri (Kepmen): Merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh menteri untuk mengatur hal-hal tertentu dalam lingkup kementeriannya.

e. Peraturan Daerah (Perda): Merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota, untuk mengatur hal-hal tertentu dalam wilayah daerahnya.

f. Yurisprudensi (Putusan Pengadilan): Merupakan kumpulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara-perkara serupa.

g. Kebiasaan (Adat): Merupakan peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut secara turun-temurun.

h. Traktat: Merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk mengatur hal-hal tertentu yang menjadi kepentingan bersama.

Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya

Penggolongan hukum menurut sumbernya merupakan aspek penting dalam memahami dasar hukum yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan bagian dari pidato kata kunci, terdapat 10 aspek penting terkait penggolongan hukum menurut sumbernya, antara lain:

• Undang-undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Keputusan Menteri
• Peraturan Daerah
• Yurisprudensi
• Kebiasaan
• Traktat
• Doktrin
• Hukum Internasional

Kesepuluh aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem hukum yang komprehensif. Undang-undang sebagai peraturan tertulis tertinggi menjadi dasar hukum bagi peraturan lainnya. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Peraturan Daerah mengatur hal-hal khusus dalam suatu wilayah tertentu. Yurisprudensi menjadi acuan dalam memutus perkara-perkara serupa. Kebiasaan dan traktat menjadi sumber hukum yang melengkapi peraturan tertulis. Doktrin dan hukum internasional juga menjadi sumber hukum yang berpengaruh dalam perkembangan hukum.

Undang-Undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan disahkan oleh presiden. Undang-undang menjadi dasar hukum bagi peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri. Undang-undang juga menjadi sumber hukum utama dalam penggolongan hukum menurut sumbernya.

• Fungsi Undang-Undang
  Undang-undang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti mengatur hak dan kewajiban warga negara, mengatur struktur pemerintahan, dan mengatur perekonomian negara.
• Jenis-Jenis Undang-Undang
  Berdasarkan isinya, undang-undang dapat dibedakan menjadi undang-undang organik, undang-undang biasa, dan undang-undang darurat.
• Proses Pembentukan Undang-Undang
  Proses pembentukan undang-undang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
• Implikasi Undang-Undang
  Undang-undang memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-undang dapat menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan pengembangan kebijakan publik.

Dengan demikian, Undang-undang memiliki peran yang sangat penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Undang-undang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan hukum lainnya dan menjadi acuan utama dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk melaksanakan undang-undang. PP merupakan salah satu komponen penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya.

PP memiliki kedudukan di bawah undang-undang, namun lebih tinggi dari peraturan lainnya, seperti Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. PP berfungsi untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis dan terperinci dari suatu undang-undang.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PP tersebut mengatur secara lebih teknis dan terperinci tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan demikian, PP memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. PP menjadi jembatan antara undang-undang dan peraturan lainnya, sehingga sistem hukum menjadi lebih komprehensif dan dapat mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih rinci.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan salah satu komponen penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Perpres merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh presiden untuk mengatur hal-hal tertentu yang bersifat strategis. Perpres memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan Peraturan Pemerintah, namun lebih tinggi dari Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah.

Perpres berfungsi untuk melaksanakan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, serta mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan mendesak. Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Perpres tersebut mengatur berbagai kebijakan dan program untuk memulihkan perekonomian nasional, seperti pemberian insentif bagi dunia usaha dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Dengan demikian, Perpres memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Perpres menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis, strategis, dan mendesak, sehingga sistem hukum menjadi lebih komprehensif dan dapat merespons berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat.

Keputusan Menteri

Dalam penggolongan hukum menurut sumbernya, Keputusan Menteri (Kepmen) merupakan salah satu komponen penting yang memiliki kaitan erat dengan sistem hukum secara keseluruhan. Kepmen merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh menteri untuk mengatur hal-hal tertentu dalam lingkup kementeriannya.

• Dasar Hukum dan Fungsi Kepmen
  Kepmen dibuat berdasarkan undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Fungsi Kepmen adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengatur hal-hal teknis dan operasional dalam suatu kementerian.
• Jenis dan Contoh Kepmen
  Jenis Kepmen sangat beragam, tergantung pada bidang tugas masing-masing kementerian. Misalnya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pajak.
• Implikasi Kepmen
  Kepmen memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi seluruh jajaran kementerian terkait, serta masyarakat umum yang menjadi sasaran peraturan tersebut. Kepmen dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa.
• Hirarki Kepmen
  Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Kepmen berada di bawah undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Namun, Kepmen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan lainnya, seperti Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan demikian, Keputusan Menteri memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Kepmen menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengatur berbagai aspek teknis dan operasional dalam suatu kementerian, serta menjadi dasar hukum bagi pengambilan keputusan dan penegakan hukum dalam lingkup kementerian tersebut.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu komponen penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Perda adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota, untuk mengatur hal-hal tertentu dalam wilayah daerahnya.

• Dasar Hukum dan Fungsi Perda
  Perda dibuat berdasarkan undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden. Fungsi Perda adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengatur hal-hal yang bersifat lokal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.
• Jenis dan Contoh Perda
  Jenis Perda sangat beragam, tergantung pada bidang tugas masing-masing daerah. Misalnya, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Tata Ruang Wilayah, dan Perda tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
• Implikasi Perda
  Perda memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat di wilayah daerah tersebut. Perda dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa.
• Hirarki Perda
  Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda berada di bawah undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri. Namun, Perda memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan lainnya, seperti Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Desa.

Dengan demikian, Peraturan Daerah memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Perda menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di suatu daerah, serta menjadi dasar hukum bagi pengambilan keputusan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan kumpulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara-perkara serupa. Yurisprudensi memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya karena menjadi salah satu sumber hukum yang diakui dan ditaati dalam suatu negara.

Dalam praktiknya, yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum yang melengkapi atau bahkan mengoreksi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hakim dapat merujuk pada yurisprudensi sebelumnya yang telah memutus kasus serupa untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, yurisprudensi memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam suatu negara. Yurisprudensi juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan hukum dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

Kebiasaan

Kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang diakui dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Kebiasaan adalah peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut secara turun-temurun.

Kebiasaan memiliki peran penting dalam hukum karena menjadi sumber hukum yang melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kebiasaan dapat mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau dapat juga melengkapi dan memperjelas peraturan yang sudah ada.

Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, terdapat kebiasaan bahwa anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga berhak mewarisi seluruh harta warisan orang tuanya. Kebiasaan ini diakui sebagai sumber hukum dalam kasus sengketa warisan, meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kebiasaan juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat menjadi dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan demikian, kebiasaan memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Kebiasaan menjadi sumber hukum yang melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baru.

Traktat

Traktat merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk mengatur hal-hal tertentu yang menjadi kepentingan bersama. Traktat memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya karena menjadi salah satu sumber hukum yang diakui dan ditaati dalam suatu negara.

Dalam praktiknya, traktat dapat mengatur berbagai hal, seperti perdagangan, investasi, kerja sama ekonomi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Traktat menjadi sumber hukum yang melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada, terutama dalam hal hubungan antar negara.

Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Konvensi ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak untuk perlindungan dari kekerasan.

Selain itu, traktat juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan implementasi dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan demikian, traktat memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Traktat menjadi sumber hukum yang melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baru.

Doktrin

Doktrin memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Doktrin merupakan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang berpengaruh dan diakui secara luas. Pendapat atau teori ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.

Sebagai contoh, doktrin tentang pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh filsuf Prancis, Montesquieu. Doktrin ini berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Doktrin ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, doktrin juga dapat menjadi dasar bagi putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hakim dapat merujuk pada doktrin tentang penguasaan yang menyatakan bahwa seseorang yang menguasai suatu tanah dengan itikad baik dan secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu, dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Dengan demikian, doktrin memiliki peran penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Doktrin dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sehingga dapat membantu memperjelas dan mengembangkan hukum.

Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan salah satu komponen penting dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan individu.

Hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara karena menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Konvensi ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak untuk perlindungan dari kekerasan.

Selain itu, hukum internasional juga dapat menjadi dasar bagi putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus sengketa batas wilayah laut, hakim dapat merujuk pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara.

Dengan demikian, pemahaman tentang hukum internasional sangat penting bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan. Pemahaman yang baik tentang hukum internasional akan membantu mereka dalam menerapkan dan mengembangkan hukum di tingkat nasional, serta dalam berinteraksi dengan negara lain di tingkat internasional.

Tips Memahami Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya

Memahami penggolongan hukum menurut sumbernya sangat penting bagi praktisi hukum dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda memahami penggolongan hukum menurut sumbernya dengan lebih baik:

Tip 1: Pelajari Jenis-Jenis Sumber Hukum

Jenis-jenis sumber hukum menurut penggolongannya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, doktrin, dan hukum internasional. Pelajari perbedaan dan karakteristik masing-masing jenis sumber hukum ini.

Tip 2: Pahami Hirarki Sumber Hukum

Sumber hukum memiliki hierarki yang jelas. Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi, diikuti oleh peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, doktrin, dan hukum internasional. Pahami urutan hierarki ini untuk mengetahui sumber hukum yang lebih tinggi dalam suatu kasus tertentu.

Tip 3: Perhatikan Sumber Hukum yang Relevan

Dalam menyelesaikan suatu kasus hukum, tidak semua sumber hukum relevan. Identifikasi sumber hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pertanahan menjadi sumber hukum yang relevan.

Tip 4: Analisis Sumber Hukum Secara Kritis

Jangan hanya menerima begitu saja isi sumber hukum. Analisis sumber hukum secara kritis untuk mengetahui maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Perhatikan juga konteks historis dan perkembangan hukum terkait.

Tip 5: Konsultasikan dengan Ahli Hukum

Jika Anda mengalami kesulitan memahami penggolongan hukum menurut sumbernya atau ingin memperoleh informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, seperti pengacara atau dosen hukum.

Kesimpulan

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat memahami penggolongan hukum menurut sumbernya dengan lebih baik. Memahami penggolongan hukum sangat penting untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Pertanyaan Umum tentang Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya

Penggolongan hukum menurut sumbernya merupakan aspek penting dalam memahami sistem hukum suatu negara. Berikut adalah beberapa pertanyaan umum beserta jawabannya:

Pertanyaan 1: Apa saja jenis-jenis sumber hukum menurut penggolongannya?

Jenis-jenis sumber hukum menurut penggolongannya antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, doktrin, dan hukum internasional.

Pertanyaan 2: Bagaimana hierarki sumber hukum?

Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi, diikuti oleh peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, doktrin, dan hukum internasional.

Pertanyaan 3: Apakah semua sumber hukum relevan dalam setiap kasus hukum?

Tidak, hanya sumber hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi yang perlu dipertimbangkan.

Pertanyaan 4: Bagaimana cara menganalisis sumber hukum secara kritis?

Sumber hukum harus dianalisis secara kritis untuk memahami maksud dan tujuannya, serta mempertimbangkan konteks historis dan perkembangan hukum terkait.

Pertanyaan 5: Di mana saya bisa memperoleh informasi lebih lanjut tentang penggolongan hukum menurut sumbernya?

Anda dapat berkonsultasi dengan ahli hukum, seperti pengacara atau dosen hukum, untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Kesimpulan

Memahami penggolongan hukum menurut sumbernya sangat penting untuk memahami sistem hukum secara komprehensif. Dengan memahami pertanyaan umum ini, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang topik ini.

Artikel Selanjutnya: Tips Memahami Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya

Kesimpulan

Penggolongan hukum menurut sumbernya merupakan aspek fundamental dalam memahami sistem hukum suatu negara. Setiap jenis sumber hukum memiliki karakteristik dan kedudukan yang berbeda, membentuk suatu hierarki yang menjadi dasar bagi pembentukan dan penegakan hukum.

Dengan memahami penggolongan hukum menurut sumbernya, praktisi hukum dan masyarakat umum dapat lebih memahami bagaimana hukum bekerja, hak-hak dan kewajiban mereka, serta cara mencari solusi yang tepat dalam berbagai permasalahan hukum. Penggolongan ini menjadi pedoman penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.

Youtube Video: