Follow Kami di Google News Gan!!!
Latar Belakang Orde Baru di Indonesia
Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini mengalami berbagai pergolakan politik dan ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Setelah masa pemerintahan Soekarno yang diwarnai oleh nasionalisme dan demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966. Masa ini ditandai dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Orde Baru merupakan upaya konsolidasi kekuasaan dan stabilitas politik setelah periode kekacauan sebelumnya. Pada masa ini, Pancasila sebagai dasar negara diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta pengendalian sosial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Selama periode Orde Baru, pemerintah merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kebijakan ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penerapan Pancasila dalam kebijakan pemerintah Orde Baru juga diterapkan melalui berbagai lembaga negara dan organisasi politik yang mendukung kekuasaan pemerintah.
Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan ideologi bagi pengambilan kebijakan dalam berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan politik Orde Baru yang mengedepankan stabilitas dan keamanan nasional. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.
Di bidang ekonomi, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru ditujukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan industri nasional dan mengontrol sektor bisnis. Penerapan Pancasila juga tercermin dalam kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada gotong royong dan keadilan sosial.
Selain itu, Pancasila juga diterapkan dalam bidang sosial dan budaya. Pemerintah Orde Baru membentuk berbagai lembaga dan organisasi seperti Golkar dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Lembaga-lembaga ini diarahkan untuk melaksanakan program-program sosial seperti bakti sosial dan kegiatan gotong royong sebagai wujud nyata dari Pancasila.
Meskipun penerapan Pancasila pada masa Orde Baru memiliki tujuan yang mulia, namun juga tidak terlepas dari kritik. Beberapa kritik tersebut berkaitan dengan adanya pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penerapan Pancasila yang terlalu dominan juga dianggap menghalangi perkembangan demokrasi dan pluralisme di Indonesia.
Secara keseluruhan, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru merupakan upaya pemerintah untuk mencapai stabilitas politik dan pembangunan nasional. Penerapan ini membentuk dasar ideologi dalam berbagai kebijakan pemerintah dan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan nasional. Namun, kritik dan tantangan terhadap penerapan Pancasila pada masa ini juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk membangun negara yang lebih demokratis dan inklusif di masa depan.
Pengertian Pancasila dan Fungsinya
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata “Pancasila” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu “panca” yang artinya lima, dan “sila” yang berarti dasar atau prinsip. Jadi, secara harfiah Pancasila berarti lima dasar atau prinsip yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Pancasila terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Kelima sila Pancasila tersebut yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Sila pertama ini mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengajarkan kehidupan beragama yang harmonis dan damai.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sila kedua ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan kewajiban, serta kerja sama yang adil dan beradab antarwarga negara.
3. Persatuan Indonesia: Sila ketiga menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Sila keempat menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan sistem demokrasi yang melibatkan perwakilan rakyat dalam mengambil keputusan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila kelima menegaskan pentingnya pembagian kekayaan dan kesempatan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat tercipta kehidupan sosial yang merata.
Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Fungsi-fungsi Pancasila tersebut antara lain:
1. Sebagai Dasar Negara: Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi panduan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
2. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa: Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi khazanah nilai-nilai yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun ekonomi.
3. Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat: Pancasila merupakan pedoman dalam hidup bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, persatuan, dan gotong royong. Dalam menghadapi perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, Pancasila href="#" class="button">Silahkan Komentar